Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampik tudingan yang menyebut terdapat mafia hukum dalam lembaga antikorupsi tersebut. KPK memang tertutup untuk kasus-kasus yang ditanganinya sebagai suatu strategi penyidikan.
"Jika ada tudingan seperti itu tidak benar. Kita ini tertutup karena untuk strategi yang tidak bisa diketahui begitu saja oleh masyarakat," tutur Pimpinan KPK M Jasin kepada wartawan di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (17/3/2011) petang.
Namun Jasin menolak menjawab tudingan tersebut dengan membeberkan langkah apa saja yang telah ditempuh KPK khususnya dalam mengusut pihak penyuap dalam kasus suap DGS BI. Hal ini dikarenakan pengusutan pihak penyuap merupakan sesuatu yang belum bisa dibeberkan kepada publik.
"Kalau strategi kita dibuka untuk menjawab tudingan itu, itu tidak akan membantu penyidikan," papar Jasin.
Berlarut-larutnya penyelesaian sejumlah kasus salah satunya kasus suap DGS BI, memunculkan anggapan miring kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi tersebut dituding terdapat mafia hukum di dalamnya.
"Jadi jelas kalau di KPK memang ada mafia, KPK sekarang terlihat jadi mesin penutup kebobrokan KPK, nah saya rasa kasus TC ini penutup untuk masa jabatan mereka," ujar Penasehat Indonesia Police Watch Jhonson Panjaitan dalam diskusi di Cafe Galery TIM, Kamis (17/3/2011) sore.
Menurut Jhonson, KPK dalam menuntaskan kasus Trevel chek yang belum terungkap adalah transaksi perbankannya, karena selama ini baru transaksi politiknya saja.
"Yang belum terungkap sekarang adalah transaksional perbankannya, kalau transaksional politiknya sudah terungkap. Disamping itu satu-satunya yang harus digebuk terus, yakni kejar Nunun sampai masa jabatan pimpinan habis, yang kedua yakni Miranda karena dalam fakta persidangan jelas motifnya adalah pemenangan deputi," tandasnya.
(fjp/ndr)
detikNews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar